Desakan agar pemerintah menghentikan seluruh aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, kian menguat.
Anggota DPR RI , Saadiah Uluputty dari Komisi IV dan Rofik Hananto dari Komisi VII, menyuarakan kritik keras terhadap operasi tambang di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran yang dinilai mencederai nilai konservasi dan masa depan ekosistem laut dunia.
Saadiah Uluputty, yang dikenal sebagai advokat lingkungan dari Timur Indonesia, menyebut aktivitas tambang di Raja Ampat bukan hanya mencoreng komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan, tetapi juga melanggar amanah konstitusi dalam menjaga kekayaan hayati.
Ia menyayangkan bahwa kawasan yang dijuluki sebagai ‘mahkota biodiversitas dunia’ justru kini terancam oleh kepentingan ekstraktif.
“Raja Ampat bukan sekadar gugusan pulau kecil. Ini adalah pusat keanekaragaman hayati global, rumah bagi lebih dari 75% spesies karang dunia, dan ribuan spesies ikan yang menopang kehidupan masyarakat adat,” tegas Saadiah.
“Apakah kita rela menukar surga terakhir dunia dengan kerusakan permanen demi keuntungan sesaat?” tambahnya.
Saadiah menilai aktivitas pertambangan tersebut bertentangan langsung dengan semangat konservasi serta berpotensi melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yang melarang eksploitasi tambang di pulau-pulau kecil. Ia juga menyambut baik temuan awal dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait indikasi pelanggaran, namun mendesak agar tidak berhenti pada evaluasi administratif.
“Jika ada pelanggaran, maka izinnya harus dicabut. Penegakan hukum lingkungan harus tegas,” ujarnya.
Lebih jauh, Saadiah mengingatkan bahwa masyarakat lokal Raja Ampat menggantungkan hidup pada laut dan sektor pariwisata berkelanjutan. Kerusakan alam bukan hanya menghilangkan keindahan visual, tetapi juga mengancam ekonomi lokal dan warisan budaya yang sudah berakar ratusan tahun.
“Saya mendukung penuh gerakan #SaveRajaAmpat. Ini bukan hanya persoalan lokal, ini adalah panggilan global untuk menyelamatkan bumi,” pungkas Saadiah.
Crew : dg.panri
